KUDUS, Kudusterkini.com – Konektivitas transportasi publik di wilayah Muria Raya bersiap memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bergerak cepat menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana penunjang untuk menyambut operasional bus Trans Jepara-Kudus-Pati (Jekuti). Langkah akselerasi ini diambil menyusul kepastian bahwa moda transportasi massal tersebut telah resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) target operasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kudus, Sulistiyowati, mengungkapkan bahwa persiapan matang harus mulai dicicil sejak dini. Berdasarkan pembahasan komitmen awal operasional Trans Jekuti, Pemkab Kudus diharapkan memberikan andil nyata. Peran aktif daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam penyediaan infrastruktur fisik di lapangan.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah ini bukan tanpa alasan. Faktor efisiensi anggaran di tingkat regional menjadi pemicu utama mengapa beban pembangunan harus dibagi. Kondisi fiskal yang ada membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tidak memungkinkan untuk menyediakan seluruh fasilitas halte secara mandiri dan menyeluruh di setiap titik lintasan.
”Pemkab didorong untuk membantu penyediaan halte. Di tengah efisiensi anggaran yang tidak memungkinkan Pemprov Jateng terlibat lebih karena ini membutuhkan banyak halte,” jelas Sulistiyowati saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (14/7/2026).
Tantangan terbesar dalam proyek interkoneksi ini adalah rasio antara kebutuhan infrastruktur dan ketersediaan dana. Kebutuhan jumlah halte untuk operasional Trans Jekuti di wilayah Kudus terhitung cukup banyak. Di sisi lain, anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor ini terbilang sangat minim dan terbatas.
Menyiasati keterbatasan APBD tersebut, Pemkab Kudus tidak tinggal diam dan langsung memutar otak. Opsi strategis yang kini tengah dijajaki adalah dengan membuka ruang kolaborasi bersama sektor privat. Pemerintah daerah berupaya mengajukan kerja sama pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari jajaran perusahaan swasta yang menjamur di Kota Kretek.
Melalui skema sinergi ini, kedua belah pihak nantinya akan meneken nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini secara khusus mengatur tentang penanganan, pembangunan, hingga perawatan halte bus di titik-titik strategis wilayah Kudus. Langkah ini dinilai sebagai solusi paling realistis untuk mengatasi kebuntuan anggaran.
Meski pembangunan halte akan dikolaborasikan dengan pihak swasta, urusan fasilitas utama tetap menjadi tanggung jawab negara. Berkenaan dengan penyediaan dan pengelolaan terminal utama, Pemkab Kudus menegaskan akan tetap memegang kendali penuh. Aspek ini dinilai terlalu krusial jika dilepas ke pihak ketiga.
”Mungkin ada pekerja yang dari luar kota dan sebagainya, kita akan coba kolaborasikan dengan swasta. Jadi nanti perusahaan *handle* bagian halte yang area mana, koridor yang mana. Tapi yang untuk terminal tetap nanti Pemkab yang akan membiayai,” imbuhnya menerangkan skema pembagian kerja tersebut.
Kehadiran Trans Jekuti ini diproyeksikan akan menjadi angin segar bagi mobilitas kaum urban di Kudus dan sekitarnya. Ribuan pekerja lintas kota yang setiap hari berlaju menuju pusat industri di Kudus dipastikan akan sangat terbantu. Selain memangkas biaya transportasi, kehadiran bus ini juga diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Kendati persiapan sarana fisik mulai dimatangkan, detail teknis di lapangan masih terus digodok. Mengenai rute pasti yang akan dilewati Trans Jekuti di dalam wilayah dalam kota Kudus sendiri, hingga saat ini belum bisa dipastikan secara detail. Tim teknis masih melakukan survei kelayakan jalan.
Namun, satu hal yang sudah dapat dipastikan adalah pintu masuk utama armada transportasi massal ini. Rute masuk bus Trans Jekuti yang terafiliasi dengan Trans Jateng ini nantinya akan meluncur dari arah Semarang. Armada akan melewati gerbang Tanggulangin Kudus sebelum akhirnya memecah jalur ke dua arah berbeda.
Titik Tanggulangin akan menjadi pos krusial pemisahan rute. Selepas melintasi perbatasan tersebut, sebagian armada bus akan dijadwalkan berbelok menuju arah Jepara. Sementara itu, sebagian armada lainnya akan terus melaju lurus membelah jalur menuju arah Kabupaten Pati.
”Cuma dari rapat awal kemarin karena pastinya dari arah Semarang terus pecahnya nanti ke barat sama ke timur. Kami sudah mulai mengundang camat dan Dishub Provinsi untuk mendiskusikan itu,” terangnya lebih lanjut mengenai koordinasi kewilayahan.
Pelibatan para camat setempat sengaja dilakukan sejak awal proses perencanaan. Langkah ini penting agar pemerintah kecamatan dapat memberikan masukan riil mengenai titik-titik kepadatan penumpang. Selain itu, masukan dari wilayah sangat dibutuhkan guna menghindari potensi konflik sosial dengan moda transportasi lokal yang sudah ada.
Diskusi maraton dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah juga terus diintensifkan. Sinkronisasi data mengenai spesifikasi bus dan kapasitas jalan menjadi agenda utama. Pemkab Kudus ingin memastikan bahwa jalan yang nantinya dilalui benar-benar siap menahan beban armada Trans Jekuti.
Sulistiyowati berharap, seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan pembukaan koridor baru ini dapat berjalan dengan maksimal. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan hasil kajian teknis. Semua pihak diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa dasar data yang valid.
Manajemen proyek yang terstruktur diharapkan mampu meminimalisasi kendala saat hari peluncuran tiba. Pemkab Kudus optimistis, dengan kajian matang yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat, Trans Jekuti akan menjadi moda transportasi andalan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Muria Raya.