KUDUS, Suasana pusat kota Kudus di kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh mendadak riuh dengan aksi protes terbuka, Minggu (14/6/2026). Sejumlah spanduk bernada kritik tajam terhadap kondisi pemerintahan dan kinerja wakil rakyat terpampang mencolok di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), tepatnya di titik strategis dekat kompleks Kantor Bupati Kudus.
Kemunculan spanduk-spanduk tersebut seketika menjadi pusat perhatian masyarakat yang melintas. Tak sedikit pengendara yang memperlambat laju kendaraannya, bahkan menepi sejenak sekadar untuk membaca pesan-pesan bernada sindiran yang terpampang jelas di atas jembatan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat setidaknya tiga buah spanduk dengan narasi yang cukup provokatif. Salah satu spanduk mencolok bertuliskan, "Indonesia tidak baik-baik saja, wakil rakyat kita ke mana? #BEM UMK Melawan."
Spanduk lainnya secara spesifik menyoroti sosok dan institusi legislatif dengan tulisan, "DPRD ke mana? R Sutopo ke mana? Halo Bapak Ibu Dewan." Sementara spanduk ketiga berisi seruan aksi simpatik kepada masyarakat lewat tulisan, "Bunyikan klakson jika muak dengan pemerintah #BEM UMK."
Selain tuntutan utama tersebut, terdapat pula coretan bernada satir mengenai kebijakan daerah, yakni tulisan "Kudus Sehat atau Kudus Cantik" yang turut mewarnai aksi pemasangan spanduk di lokasi tersebut.
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa aktor intelektual di balik aksi pemasangan spanduk-spanduk ini. Meski demikian, narasi yang tertera di setiap spanduk secara tegas mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus (BEM UMK).
Jangkung, salah seorang pedagang yang berjualan di sekitar JPO, mengaku tidak mengetahui persis siapa pihak yang memasang spanduk tersebut. Namun, ia memastikan bahwa spanduk itu belum ada saat dirinya menutup warung pada dini hari tadi.
“Semalam saya tutup warung sekitar jam satu dini hari, spanduk itu memang belum ada di sana,” ujarnya saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.
Menurut kesaksian Jangkung, saat dirinya kembali beraktivitas untuk mempersiapkan dagangan pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, seluruh spanduk tersebut sudah terpasang dengan rapi di atas jembatan penyeberangan.
“Tadi sore jam empat saat saya datang, spanduknya sudah ada semua. Jadi kemungkinan besar dipasang pada rentang waktu pagi atau siang hari tadi,” tambahnya memberikan keterangan.
Keterangan serupa juga disampaikan oleh warga lain di sekitar lokasi. Mereka memastikan bahwa pada Sabtu malam hingga menjelang subuh, kondisi JPO masih normal dan tidak ada atribut atau spanduk apa pun yang tertempel.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi baik dari pihak DPRD, pihak yang disebutkan dalam spanduk, maupun klarifikasi dari pengurus BEM UMK terkait aksi pemasangan tersebut.
Aksi ini diduga sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas dinamika politik dan kebijakan publik yang tengah terjadi di wilayah Kudus. Keberadaan spanduk di titik krusial ini mencerminkan keresahan yang ingin disampaikan kepada para pengambil kebijakan.
Pihak kepolisian setempat sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai apakah spanduk tersebut melanggar aturan ketertiban umum atau merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dilindungi undang-undang.
Kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh yang biasanya menjadi tempat bersantai warga, hari ini tampak berbeda dengan nuansa protes yang cukup kental. Warga yang melintas pun terus berdatangan untuk melihat spanduk yang kini menjadi bahan perbincangan publik.
Masyarakat berharap pihak-pihak yang dikritik segera merespons tuntutan tersebut agar situasi di Kudus tetap kondusif dan segala permasalahan yang disuarakan bisa segera menemukan titik terang.
Fenomena "kritik via spanduk" ini sendiri bukanlah hal baru di Kudus, namun penempatan di lokasi vital dekat Kantor Bupati menandakan adanya eskalasi tekanan dari pihak mahasiswa.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa meski spanduk telah menyita perhatian, arus lalu lintas di kawasan Simpang Tujuh tetap berjalan normal tanpa ada hambatan fisik akibat aksi tersebut.
Kehadiran spanduk ini diprediksi akan menjadi sorotan hangat dalam diskusi publik di Kudus dalam beberapa hari ke depan, sembari menunggu langkah responsif dari pihak-pihak terkait.