Kudus, Kududterkini.com – Forum Sedulur Maiyah Kudus edisi ke-104 bertajuk Ngatur Catur di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kudus, Sabtu (11/7/2026) malam, menjadi ruang refleksi mengenai kondisi demokrasi, budaya politik, hingga arah peradaban Indonesia. Diskusi menghadirkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, serta Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi yang berbagi pandangan berdasarkan pengalaman dan perspektif masing-masing.
Dalam paparannya, Tiyo mengajak peserta melihat persoalan bangsa dari akar yang paling mendasar. Menurutnya, setiap tindakan manusia selalu diawali dari cara berpikir. Pikiran, kata dia, akan membentuk perkataan, kemudian berkembang menjadi tindakan, kebiasaan, budaya, karakter, hingga akhirnya memengaruhi peradaban.
"Kalau seseorang berpikir keliru, maka peluang untuk berbicara keliru juga semakin besar. Ketika kesalahan itu terus diulang, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan akhirnya berubah menjadi budaya," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa memperbaiki kesalahan pada tahap pikiran jauh lebih mudah dibanding ketika kesalahan tersebut sudah diucapkan di ruang publik. Ketika telah menjadi pernyataan terbuka, menurutnya, persoalan tidak lagi hanya menyangkut benar atau salah, tetapi juga menyentuh persoalan martabat dan citra seseorang.
Berangkat dari kerangka tersebut, Tiyo kemudian mengaitkannya dengan berbagai persoalan nasional, terutama praktik korupsi. Menurutnya, korupsi tidak cukup dipahami sebagai tindakan individu semata. Ia mengajak peserta merenungkan apakah praktik tersebut telah berkembang menjadi budaya yang terus direproduksi dalam sistem kehidupan berbangsa.
Ia menilai, apabila penyimpangan terus berlangsung dalam waktu lama dan dilakukan secara berulang oleh berbagai pihak, maka persoalan itu tidak lagi berhenti pada level tindakan, tetapi telah menjadi kebiasaan kolektif.
"Dari tindakan bisa menjadi budaya. Kalau budaya itu terus berlangsung tanpa ada budaya tanding yang mampu memperbaikinya, maka akan berubah menjadi karakter," katanya.
Menurut Tiyo, karakter yang terbentuk dalam waktu panjang berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sesuatu yang benar dan salah. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai penyeimbang.
Ia kemudian mengajak seluruh peserta forum untuk merenungkan posisi persoalan yang sebenarnya sedang dihadapi Indonesia.
"Apakah persoalan kita masih berada pada level kebijakan, tindakan, budaya, karakter, atau bahkan sudah menyentuh peradaban? Itu yang perlu kita renungkan bersama," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tiyo juga menyinggung perjalanan demokrasi Indonesia sejak kemerdekaan. Menurutnya, bangsa Indonesia memilih sistem republik yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Namun, ia berpandangan bahwa demokrasi memiliki prasyarat penting, yakni masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi yang baik. Ia mengutip pemikiran filsuf Yunani, Plato, yang menyebut demokrasi dapat mengalami penyimpangan apabila dijalankan oleh masyarakat yang belum memiliki kecakapan politik.
"Dalam demokrasi, rakyat harus cerdas. Kalau tidak, demokrasi hanya akan dikuasai oleh kelompok elite," katanya.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan prinsip trias politica yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut pandangannya, mekanisme saling mengawasi antar-lembaga negara belum berjalan secara optimal sehingga fungsi kontrol terhadap kekuasaan dinilai belum maksimal.
Selain itu, Tiyo menyoroti sistem pemilu yang menurutnya masih menghadapi tantangan akibat tingginya biaya politik. Ia berpendapat biaya politik yang besar dapat mendorong munculnya praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
Dalam pandangannya, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah masih kuatnya budaya feodal dalam kehidupan politik. Ia menilai budaya tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kesetaraan setiap warga negara.
"Demokrasi mengandaikan semua orang setara, sedangkan feodalisme mengandaikan adanya tingkatan atau hierarki," jelasnya.
Menurut Tiyo, budaya feodal melahirkan hubungan politik yang lebih mengutamakan loyalitas personal dibanding kompetensi. Ia menyebut fenomena tersebut dapat dilihat dari praktik mencari kedekatan dengan pemegang kekuasaan demi memperoleh jabatan atau posisi tertentu.
Meski menyampaikan berbagai kritik terhadap kondisi bangsa, Tiyo menegaskan dirinya tidak bermaksud mengajak masyarakat berputus asa. Sebaliknya, ia mengajak peserta mulai melakukan perubahan dari ruang lingkup yang paling dekat.
Ia menilai tidak semua orang memiliki kesempatan memperbaiki sistem politik secara langsung. Namun setiap individu masih memiliki ruang untuk memperbaiki dirinya sendiri, keluarga, lingkungan pergaulan, hingga komunitas tempat tinggal.
Salah satu tantangan yang menurutnya perlu dihadapi saat ini adalah pengaruh algoritma media sosial yang membuat masyarakat semakin mudah terjebak dalam polarisasi maupun perbandingan sosial.
Menurutnya, memperbaiki diri sendiri merupakan langkah awal yang realistis sebelum berbicara mengenai perubahan sistem yang lebih besar.
Di akhir pemaparannya, Tiyo mengajak masyarakat untuk tetap optimistis terhadap masa depan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari posisi penting dalam pemerintahan, tetapi dapat dilakukan melalui kontribusi sesuai kemampuan masing-masing.
"Seseorang mungkin tidak bisa menjadi pemimpin perubahan, tetapi bisa mengisi ruang-ruang kosong yang masih membutuhkan kontribusi. Yang penting tetap berpihak kepada nilai-nilai kebenaran," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi memandang tema "Ngatur Catur" sebagai sebuah metafora mengenai bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan.
Menurut mantan aktivis tersebut, bidak-bidak dalam permainan catur tidak dapat bergerak sendiri. Selalu ada pihak yang mengatur jalannya permainan. Dalam konteks kehidupan bernegara, ia menilai peran tersebut berada di tangan masyarakat melalui mekanisme sistem perwakilan.
"Di negara demokrasi, masyarakat mengatur jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu," katanya.
Kholid kemudian mengenang pengalamannya sebagai aktivis mahasiswa pada era Orde Baru. Ia bercerita pernah bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebelum akhirnya aktif di Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Menurutnya, aktivitas demonstrasi pada pertengahan 1990-an memiliki tingkat risiko yang jauh lebih besar dibanding sekarang. Aksi mahasiswa saat itu kerap dibubarkan aparat keamanan, sementara para aktivis menghadapi ancaman penangkapan.
Ia juga menceritakan keterlibatannya dalam berbagai gerakan yang mengkritisi pemerintahan Orde Baru, termasuk momentum menjelang Reformasi 1998.
Kholid mengingat kembali dinamika politik saat deklarasi PRD pada 1996 hingga peristiwa Kudatuli yang menjadi salah satu titik penting dalam sejarah gerakan demokrasi Indonesia. Ia menyebut sejumlah aktivis ketika itu harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan aparat.
Meski Reformasi akhirnya berhasil mengganti pemerintahan, Kholid berpendapat masih banyak cita-cita perubahan yang belum sepenuhnya terwujud.
Menurutnya, pergantian pemimpin belum otomatis menghadirkan perubahan menyeluruh terhadap sistem politik maupun tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia menilai ruang-ruang diskusi seperti Maiyah tetap relevan sebagai tempat bertukar gagasan, membangun kesadaran publik, sekaligus menjaga semangat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Forum yang berlangsung hingga larut malam itu diikuti berbagai kalangan, mulai dari aktivis, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga warga umum. Selain membahas kondisi nasional, diskusi juga menjadi ruang refleksi mengenai pentingnya menjaga daya kritis masyarakat tanpa meninggalkan sikap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.