KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan komitmen kuat dalam sektor pelayanan publik dengan mengalokasikan anggaran jumbo untuk jaminan kesehatan.
Tidak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 55,7 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dana publik yang bernilai fantastis tersebut dialokasikan khusus untuk pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Langkah politik anggaran ini diambil demi memastikan seluruh warga kurang mampu di wilayah berjuluk Kota Kretek tersebut tetap mendapatkan akses layanan medis secara gratis.
Komitmen Menjaga Predikat UHC
Kebijakan mempertahankan nilai anggaran ini bukan tanpa alasan kuat. Pemkab Kudus sengaja menjaga nominal tersebut agar sama persis dengan tahun sebelumnya demi mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) yang sudah diraih.
Melalui skema ini, pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan berlapis bagi masyarakat rentan. Jaminan kesehatan gratis menjadi hak yang mutlak dipenuhi agar tidak ada warga yang telantar saat jatuh sakit.
Sebab, jika anggaran ini dikurangi, dikhawatirkan akan ada sebagian warga miskin yang kepesertaannya dinonaktifkan secara sistemis. Hal tersebut tentu akan mencederai komitmen pelayanan dasar yang selama ini digaungkan oleh pemerintah daerah.
Capaian Luar Biasa dan Apresiasi Pusat
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, dr. Abdul Hakam, mengungkapkan bahwa capaian jaminan kesehatan di daerahnya saat ini sudah berada di level yang sangat memuaskan.
"Alhamdulillah Kabupaten Kudus sudah UHC. Cakupannya saat ini telah menyentuh angka sekitar 99,4 persen dari total populasi penduduk," ujar dr. Abdul Hakam saat memberikan keterangan resmi kepada media.
Berkat keberhasilan melampaui target nasional tersebut, Kabupaten Kudus tidak hanya sukses melindungi warganya, tetapi juga mendulang prestasi di tingkat nasional.
Kabupaten Kudus baru-baru ini resmi dianugerahi penghargaan prestisius dari BPJS Kesehatan Pusat, bersanding dengan sejumlah kabupaten dan kota progresif lainnya di Indonesia.
Tetap Prioritas di Tengah Badai Efisiensi
Lebih lanjut, dr. Abdul Hakam membeberkan tantangan berat yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun postur anggaran tahun ini. Saat ini, dinamika keuangan daerah sedang diuji dengan adanya kebijakan pengetatan dari pemerintah pusat.
Meskipun saat ini tengah terjadi gelombang efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Kudus bergeming. Sektor pembiayaan PBI BPJS Kesehatan tetap diletakkan pada skala prioritas tertinggi.
Pemerintah daerah sadar betul bahwa kesehatan adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, pos anggaran ini sama sekali tidak disentuh oleh kebijakan rasionalisasi atau pemotongan dana.
Kolaborasi Lintas Sektoral (OPD)
Keberhasilan pengelolaan kepesertaan BPJS PBI ini diakui tidak bisa berjalan sendiri di bawah kendali Dinas Kesehatan semata. Proses penganggaran dan verifikasi di lapangan nyatanya melibatkan kerja kolaboratif dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hakam menjelaskan, sinergi yang kuat dijalin mulai dari Dinas Kesehatan selaku leading sector, Dinas Sosial (Dinsos), hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Selain itu, skema penganggaran ini juga dikawal ketat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kudus.
Sistem Cepat Penyelamatan Pasien Darurat
Dokter Hakam juga membeberkan bagaimana sistem integrasi ini bekerja secara taktis di lapangan ketika ada warga miskin yang tiba-tiba jatuh sakit namun belum memiliki jaminan kesehatan.
"Kadang-kadang ada masyarakat Kudus yang belum punya BPJS, ternyata setelah diverifikasi mereka adalah orang kurang mampu. Kemudian mereka terlanjur masuk rumah sakit menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)," jelasnya mendetail.
Dalam kondisi darurat seperti itu, sistem birokrasi bergerak cepat demi kemanusiaan. Dalam waktu maksimal 24 jam, pihak rumah sakit dan keluarga akan melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Sosial setempat.
Setelah data kemiskinan divalidasi oleh Dinsos, data kependudukan pasien langsung dimasukkan dan disinkronkan oleh Disdukcapil untuk kemudian diintegrasikan secara real-time ke sistem BPJS Kesehatan.
Setelah seluruh proses administrasi kilat tersebut rampung, negara hadir memberikan kartu BPJS Kesehatan yang iurannya langsung dibayarkan menggunakan dana APBD yang telah disiapkan tersebut.
Menatap Masa Depan dan Optimisme DBHCHT
Ketika disinggung mengenai kelanjutan program jaminan kesehatan gratis ini untuk jangka panjang, dr. Abdul Hakam menyebutkan bahwa formulasinya sedang dipersiapkan.
"Untuk PBI tahun 2026 anggarannya sudah dok Rp 55,7 miliar, sama seperti tahun lalu. Kalau untuk proyeksi anggaran tahun 2027 saat ini masih dalam proses pembahasan intensif," tambahnya.
Selain mengandalkan kekuatan murni dari APBD kabupaten, Pemkab Kudus juga menaruh harapan besar pada ekosistem industri lokal melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Sebagai daerah produsen rokok terbesar, suntikan dana cukai tersebut diharapkan dapat terus memperkuat dan mempertebal pembiayaan sektor kesehatan, khususnya dalam menyokong pembayaran iuran PBI BPJS Kesehatan di masa-masa yang akan datang.