KUDUS – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji perubahan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rancangan yang sedang dibahas, kantin sekolah menjadi salah satu opsi utama untuk mendukung pengelolaan dan distribusi makanan kepada peserta didik.
Menurut Abdul Mu’ti, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan guna memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah memberikan ruang lebih besar bagi sekolah dalam mengelola program sesuai kebutuhan masing-masing.
“Nanti akan ada perubahan sistem. Sekolah-sekolah yang memang tidak memerlukan tidak menerima MBG lagi, tetapi yang sangat memerlukan akan kita prioritaskan,” kata Abdul Mu’ti saat ditemui wartawan, Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG ke depan tidak harus sepenuhnya dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah membuka peluang agar sebagian layanan dapat ditangani langsung oleh sekolah dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah.
“Tidak semuanya melalui SPPG. Sebagiannya mungkin bisa melalui sekolah, tetapi semuanya tetap di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menilai kantin sekolah memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan program karena telah memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan.
Selain itu, pihak sekolah dinilai lebih memahami kondisi dan kebutuhan siswa di lingkungannya masing-masing.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan MBG tetap harus memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, baik dari sisi kualitas gizi, keamanan pangan, maupun sistem pengawasannya.
“Walaupun nanti sebagian bisa melalui sekolah, semuanya tetap dalam koordinasi dan supervisi pemerintah,” tegasnya.
Terkait sasaran penerima manfaat, Abdul Mu’ti menyebut pemerintah masih menyusun parameter teknis untuk menentukan sekolah yang akan diprioritaskan.
Prinsip utama yang digunakan adalah memastikan bantuan diberikan kepada sekolah yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti juga meluruskan pernyataannya yang sebelumnya menyebut 43 juta guru menginginkan program MBG dilanjutkan. Ia mengakui terjadi kekeliruan saat menyampaikan data tersebut kepada publik.
“Kalau kemarin saya menyampaikan 43 juta guru, mohon maaf saya menyampaikan informasi yang keliru. Yang benar adalah 43 juta murid minta supaya MBG dilanjutkan,” jelasnya.
Ia menerangkan, angka tersebut berasal dari sekitar 43 juta siswa atau sekitar 80,9 persen penerima manfaat program. Data itu diperoleh dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang kini telah terintegrasi dengan data penerima MBG.
“Data penerima MBG sekarang terintegrasi dengan Dapodik. Jadi muridnya ada di mana saja, by name, by address, sekolahnya mana saja, itu kami punya,” ungkap Abdul Mu’ti.
Pemerintah juga mengumpulkan berbagai masukan dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai bahan evaluasi. Hasil kajian tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan MBG agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Dengan skema baru yang tengah disiapkan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjangkau kelompok peserta didik yang benar-benar membutuhkan.