KUDUS - Selama 25 tahun, Hadi Mulyono hidup bersama keluarganya di rumah yang setiap musim hujan kebanjiran karena lebih rendah dari badan jalan. Dinding tempat tinggal warga Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, itu, nampak rapuh. Atapnya tak lagi memberi rasa aman.
Mimpi memiliki rumah layak huni hanya menjadi angan bagi buruh bangunan dengan upah Rp 100 ribu per hari itu. Hingga akhirnya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah kenyataan yang selama ini terasa mustahil.
Senyum Hadi Mulyono (54) tak pernah lepas saat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengunjungi rumahnya, Senin (29/6/2026). Berulang kali ia mengucapkan terima kasih atas bantuan membuat rumah yang ditempatinya selama seperempat abad, kini berdiri lebih kokoh dan layak dihuni.
“Terima kasih Pak Luthfi atas bantuannya. Saya senang sekali, senang bisa membangun rumah,” ujar Hadi sambil menunjukkan tanda terima bantuan RTLH yang dipasang di teras rumahnya.
Dalam perbincangan bersama Gubernur Ahmad Luthfi dan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Hadi menceritakan perjuangannya selama bertahun-tahun. Sebagai buruh bangunan, penghasilannya tak pernah cukup untuk mewujudkan keinginan memperbaiki rumah.
“Saya kerja kuli bangunan di proyek, gaji Rp 100 ribu per hari. Istri kerja di pabrik, anak pertama juga kerja di pabrik kertas,” tuturnya.
Rumah yang kini tampak nyaman itu sebelumnya menjadi langganan banjir. Posisinya lebih rendah dari jalan sehingga air hujan selalu masuk ke dalam rumah. Dinding yang dibangun menggunakan pasir sungai juga mulai keropos dan mudah jebol.
“Sudah lama ingin memperbaiki rumah, tapi mengumpulkan uang tidak pernah cukup. Bantuan ini benar-benar menolong kami,” katanya.
Hadi merupakan satu dari 254 warga Kabupaten Kudus yang menerima bantuan RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2025. Peresmian rumah-rumah penerima bantuan dilakukan secara simbolis di Balai Desa Gondangmanis. Sementara pada 2026, Pemprov kembali mengalokasikan bantuan untuk 47 unit rumah di Kabupaten Kudus.
Kebahagiaan serupa dirasakan Suhadi, penerima bantuan lainnya. Buruh proyek itu mengaku kini keluarganya bisa tinggal di rumah yang lebih layak.
“Senang sekali dapat bantuan RTLH. Saya tinggal bersama istri dan anak kedua. Anak pertama sudah punya rumah sendiri,” ujarnya.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, program RTLH menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit backlog perumahan di Jawa Tengah berhasil ditangani melalui berbagai skema pembiayaan, mulai dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR hingga swadaya masyarakat.
Dari jumlah tersebut, 17 ribu unit RTLH dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah. Program itu berlanjut pada 2026 dengan target pembangunan 5.000 unit.
Selain itu, dukungan pemerintah pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga meningkat signifikan, dari 7.532 unit pada 2025 menjadi 30.037 unit pada 2026.
Kolaborasi dengan Baznas, dunia usaha, dan sektor perbankan pun terus diperluas. Pada 2025, sebanyak 4.012 unit RTLH berhasil diperbaiki melalui CSR dan Baznas. Tahun ini ditargetkan tambahan 1.550 unit yang didukung Baznas, PT Djarum, dan Bank Jateng.
Menurut Ahmad Luthfi, pembangunan RTLH bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menjadi pintu masuk untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin.
“RTLH ini merupakan stimulus untuk mereduksi angka kemiskinan. Intervensinya tidak berhenti pada rumah layak huni, tetapi juga bantuan permodalan, pendidikan, pemenuhan gizi, hingga layanan kesehatan,” kata Luthfi.
Ia meminta pemerintah desa bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk aktif memantau perkembangan keluarga penerima manfaat melalui evaluasi berkala setiap tiga bulan.
“Semua harus kita keroyok bersama agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan terus menurun,” tegasnya. (*)