KUDUS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus menunjukkan komitmen serius dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat, termasuk berbagai tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi demonstrasi baru-baru ini.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar program strategis nasional tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat, khususnya para pelajar di wilayah Kudus. Bellinda menekankan bahwa kritik dan masukan dari publik adalah bagian penting dari pengawasan jalannya program.
Menurut Wabup Bellinda, aspirasi yang disuarakan oleh para mahasiswa sejatinya memiliki semangat yang sama dengan upaya yang selama ini dijalankan oleh Satgas MBG Kabupaten Kudus. Ia melihat tidak ada perbedaan fundamental antara tuntutan masyarakat dengan target pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa baik pemerintah maupun elemen masyarakat memiliki tujuan yang tunggal, yakni memastikan program MBG berjalan dengan efektif, aman bagi kesehatan, dan tentu saja transparan dalam tata kelolanya. Keduanya ingin memastikan tidak ada kebocoran atau penurunan kualitas dalam penyaluran gizi tersebut.
”Terkait tuntutan itu, sebenarnya Satgas MBG Kabupaten Kudus dengan PMII Kudus maupun seluruh elemen masyarakat itu sejalan. Maksud, tujuan, dan kemauannya sama, yakni untuk kebaikan program ini ke depannya,” ujar Bellinda saat memberikan keterangan resmi di Kudus, Senin (22/6/2026).
Bellinda mengungkapkan bahwa dirinya secara proaktif telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat. Komunikasi ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk membawa masukan-masukan dari daerah ke meja pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
Ia sangat berharap agar berbagai usulan konkret yang telah ia sampaikan dapat segera direalisasikan demi perbaikan layanan di lapangan. Baginya, kecepatan respon dari pemerintah pusat sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Salah satu poin utama yang terus didorong oleh Pemkab Kudus kepada BGN adalah standarisasi menu di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini dianggap penting agar setiap anak mendapatkan porsi dan kualitas nutrisi yang setara di berbagai lokasi.
Selain masalah kualitas gizi, Pemkab Kudus juga menyoroti pentingnya pemasangan CCTV di setiap titik pelayanan sebagai bentuk transparansi. Pengawasan visual secara digital diharapkan dapat menekan potensi penyimpangan dan memastikan proses distribusi berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan.
”Saat terakhir saya ke pusat, yang kami bahas adalah standarisasi menu di seluruh SPPG Kudus dan juga urgensi pemasangan CCTV yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi,” tambahnya.
Namun, Bellinda mengakui bahwa usulan mengenai akses CCTV agar bisa dibuka untuk publik secara luas masih memerlukan keputusan final dari BGN pusat. Kebijakan ini menyangkut regulasi yang lebih luas dan koordinasi antarlembaga.
Saat kunjungan terakhirnya ke Jakarta, ia belum sempat bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi BGN. Oleh karena itu, pembahasan teknis terkait aksesibilitas publik terhadap CCTV tersebut masih bersifat menunggu kebijakan lebih lanjut dari otoritas pusat.
Meski demikian, Pemkab Kudus tidak akan tinggal diam. Bellinda memastikan bahwa pihaknya akan tetap memperjuangkan agar prinsip transparansi tetap menjadi napas utama penyelenggaraan MBG di Kota Kretek ini.
”Kami tetap meminta agar transparansi itu ada di Kabupaten Kudus. Setiap SPPG wajib ada CCTV. Memang beberapa SPPG sudah memasang CCTV, tetapi terkait apakah bisa diakses masyarakat umum atau terbatas, kami masih menunggu arahan resmi dari BGN,” jelasnya dengan tegas.
Fenomena aksi demonstrasi sendiri bukanlah hal baru di Kudus belakangan ini. Tercatat, aksi penyampaian aspirasi terkait evaluasi pelaksanaan MBG telah berlangsung sebanyak dua kali dengan melibatkan elemen mahasiswa yang berbeda.
Aksi pertama sebelumnya telah digelar oleh Aliansi Mahasiswa Bergerak Universitas Muria Kudus (UMK). Langkah serupa kemudian disusul oleh pergerakan dari pengurus PC PMII Kudus yang turun ke jalan pada Senin (22/6/2026) untuk menuntut transparansi yang sama.
Meskipun aksi tersebut berlangsung dalam waktu dan kelompok yang berbeda, substansi aspirasi yang dibawa tetap senada. Mahasiswa secara kompak mendorong peningkatan transparansi, pengawasan kualitas gizi, serta pembenahan persoalan teknis di lapangan.
Dengan adanya dialog yang terbangun antara pemerintah daerah dan para penggerak mahasiswa, Pemkab Kudus optimis bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya akan menjadi salah satu percontohan yang transparan dan berkualitas bagi daerah lain di Indonesia.