SEMARANG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah di tingkat penegakan akuntabilitas publik. Prestasi ini menegaskan posisi Kudus sebagai salah satu daerah yang paling konsisten dalam menjaga transparansi anggaran.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah. Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini berlangsung dengan khidmat di Kota Semarang pada Kamis (11/6/2026).
Secara seremonial, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris hadir langsung untuk menerima dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kehadiran orang nomor satu di Kudus ini menegaskan komitmen penuh eksekutif terhadap transparansi.
Keberhasilan kali ini terasa sangat spesial dan monumental bagi jajaran pemerintah daerah. Pasalnya, Pemkab Kudus sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Raihan impresif ini menjadi bukti nyata dari sebuah pencapaian signifikan dalam sistem tata kelola keuangan di Kabupaten Kudus. Mempertahankan predikat terbaik selama lebih dari satu dekade bukanlah perkara yang mudah bagi sebuah birokrasi.
Prestasi ini sekaligus mencerminkan tingginya konsistensi Pemkab Kudus dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Setiap rupiah uang rakyat dipastikan dikelola sesuai dengan standar pemeriksaan ketat yang ditetapkan BPK RI.
Merespons pencapaian luar biasa tersebut, Bupati Sam’ani Intakoris tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan syukurnya. Ia langsung memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat.
Pihaknya menilai, sinergi yang kuat di internal birokrasi menjadi kunci utama di balik kesuksesan yang diraih tahun ini. Proses penyusunan laporan keuangan tahun 2025 dinilai berjalan sangat profesional dan penuh tanggung jawab.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025 ini,” ungkap Bupati Sam’ani di sela-sela kegiatan penyerahan LHP BPK di Semarang.
Ia menambahkan bahwa mempertahankan status opini WTP secara beruntun membutuhkan kedisiplinan yang ekstra tinggi. Kerja sama antar lini menjadi fondasi utama dalam menghadapi audit ketat dari tim BPK RI.
“Raihan WTP ke-14 secara berturut-turut adalah hasil dari komitmen dan kerja keras kita bersama. Ini membuktikan sistem kita berjalan dengan baik,” ujarnya dengan nada optimistis.
Namun, di balik kesuksesan birokrasi tersebut, Bupati Sam'ani menegaskan bahwa faktor eksternal juga memegang peranan yang sangat krusial. Faktor penentu tersebut adalah dukungan moral dari warga Kudus sendiri.
Pihaknya menyatakan dengan tegas bahwa pencapaian historis ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya rida, doa, dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kudus.
“WTP ke-14 ini bukan semata prestasi birokrasi. Ini adalah buah dari doa dan dukungan masyarakat Kudus yang terus mempercayai kami,” tambah Sam’ani dengan penuh rasa haru.
Menutup keterangannya, Bupati berjanji bahwa apresiasi dan kepercayaan tinggi dari masyarakat ini akan dibayar tuntas. Pemkab Kudus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang jauh lebih bersih ke depannya.