SEMARANG - Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2025 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (4/12/2025).
KPK RI, jajaran pemerintah provinsi, pimpinan lembaga vertikal, aparat penegak hukum, serta Bupati/Walikota se-Jawa Tengah ikut dalam acara yang mengusung semangat pencegahan korupsi ini.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan daerah sekaligus memperkuat integritas di lingkungan pemerintah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan kepada para pejabat publik untuk menjalankan tanggung jawab sebagai prioritasnya tanpa mengharap imbal balik.
“Yang boleh diambil oleh pemimpin hanyalah tanggung jawab, lainnya tidak boleh diambil. Hari ini adalah titik balik untuk melakukan koreksi, dan hari esok harus lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Jateng telah mengembangkan langkah-langkah preventif untuk mencegah korupsi. Termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum tentang penerapan restorative justice, pendidikan antikorupsi di 104 sekolah, dan pengembangan 113 desa antikorupsi.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, mewanti-wanti semangat antikorupsi tidak boleh berhenti pada peringatan simbolis.
“Kami berharap HAKORDIA tidak hanya diperingati setiap 9 Desember, tetapi dapat terus diaplikasikan dalam keseharian. Istilah WBK dan WBBM bukan hanya slogan, namun prinsip yang harus melekat dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Pihaknya menilai praktik pemerintahan yang bersih pada dasarnya tidak rumit jika dijalankan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak ada yang rumit jika kita melaksanakannya secara transparan dan akuntabel. Prinsip inilah yang harus menjadi pegangan setiap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya menutup sambutan.
Bupati dan Wakil Bupati Kudus mendukung pengawasan daerah yang lebih optimal sekaligus berkomitmen untuk terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, serta layanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.