Kudus Terkini – Universitas Muria Kudus (UMK) Jawa Tengah menanggapi kebijakan Kemendikbudristek soal skripsi bukan menjadi kewajiban untuk lulus. UMK mengaku masih menunggu terkait dengan petunjuk teknisnya.
“UMK masih menunggu juknis (petunjuk teknis) pelaksanaannya,” kata Rektor UMK, Prof Darsono, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).
Darsono mengatakan menanggapi kebijakan tersebut, kampusnya juga menerbitkan dua regulasi. Pertama regulasi konversi akademik dan rekognisi akademik
“Artinya ada penyesuaian terhadap nilai mata kuliah dengan prestasi atau aktivitas mahasiswa pada program studi mereka. Kita juga berikan pengakuan terhadap kegiatan belajar mengajar mahasiswa di luar kampus dan menyetarakan dengan SKS mata kuliah dalam kurikulum program studi,” ungkap Darsono.
“Hal ini guna mempercepat masa studi mahasiswa dengan tetap mengindahkan kualitas,” dia melanjutkan.
Senada dikatakan Plt Wakil Rektor I UMK Bidang Akademik, Dr Achmad Hilal Madjdi menyambut baik adanya kebijakan soal penulisan skripsi bukan syarat kelulusan mahasiswa S1. Menurutnya kemampuan analitik mahasiswa dibangun bukan dari penulisan skripsi saja. Akan tetapi juga kompetisi lainnya di kampus.
“Secara akademis, penulisan skripsi sebenarnya untuk membangun kemampuan analitik mahasiswa. Akan tetapi, kompetensi analitik ini juga bisa dibangun dengan tugas-tugas lain, ” ujarnya.
“Sehingga dalam konteks peraturan terbaru Kemendikbudristek kita akan lebih intens mengkaji sambil menunggu teknis detail dari kemendikbud, ” dia melanjutkan.
Sebelumnya dikutip dari detikEdu, peraturan terbaru diluncurkan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Merdeka Belajar episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan, Selasa (29/8).
Salah satu kebijakan barunya yaitu mahasiswa S1 atau D4 tidak lagi wajib dikenakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Syaratnya prodi mahasiswa bersangkutan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang sejenis.
