SEMARANG, kudusterkini.com - Penyaluran energi bersubsidi yang tepat sasaran merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat yang berhak dapat memperoleh akses energi sesuai kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sejalan dengan komitmen tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memberikan apresiasi penuh kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).
Apresiasi khusus ini diberikan kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng atas keberhasilan mereka dalam membongkar serta mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Pengungkapan kasus penyelewengan tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya pengawasan berlapis dan penegakan hukum yang tegas. Langkah ini sangat krusial dalam menjaga keandalan serta kelangsungan rantai distribusi energi bersubsidi kepada masyarakat luas.
Pasalnya, segala bentuk penyalahgunaan subsidi energi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi keuangan negara, tetapi juga secara langsung dapat merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat penuh dari program subsidi Pemerintah.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, menyampaikan secara tegas bahwa upaya menjaga distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi dan peran aktif dari seluruh elemen.
Sinergi yang dimaksud mencakup kerja sama lintas sektor, mulai dari jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak manajemen Pertamina sendiri, hingga partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitarnya.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran,” ujar Subhan.
Subhan juga menambahkan bahwa pihak Pertamina selalu mendukung penuh segala upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak berwajib. Tindakan tegas diperlukan karena penyalahgunaan subsidi pada akhirnya akan merugikan negara sekaligus mengorbankan hak masyarakat banyak.
Di tengah upaya pengawasan yang ketat terhadap berbagai pelanggaran tersebut, Pertamina memastikan bahwa ketersediaan stok BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap berada dalam kondisi yang sangat aman.
Berdasarkan data posisi stok energi terkini di lapangan, ketahanan stok produk Pertalite tercatat mencapai 17,4 kali lipat dari rata-rata konsumsi normal harian masyarakat, memberikan rasa tenang bagi para pengendara.
Sementara itu, ketahanan stok untuk produk Biosolar berada pada level 10,3 kali lipat dari konsumsi normal harian, dan ketersediaan stok LPG aman pada level 3 kali lipat dari konsumsi normal harian di wilayah operasional tersebut.
Subhan menegaskan bahwa pihak Pertamina terus menjaga tingkat keandalan pasokan energi melalui pemantauan stok yang ketat, pengaturan penyaluran secara berkala, serta memastikan distribusi berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait,” tambah Subhan.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, masyarakat di harapkan dapat terus memenuhi kebutuhan energi harian mereka dengan tenang serta menggunakan produk bersubsidi sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh regulasi.
Di sisi lain, praktik penyalahgunaan energi bersubsidi kerap kali dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab melalui berbagai modus operandi, mulai dari pengoplosan tabung LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi hingga penyalahgunaan pengangkutan niaga BBM bersubsidi.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal, Pertamina secara konsisten melakukan evaluasi serta pemantauan ketat terhadap seluruh lembaga penyalur resmi, baik untuk produk BBM maupun LPG, guna memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan.
Hingga batas waktu 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG di berbagai wilayah telah dijatuhi sanksi administratif tegas sebagai akibat dari pelanggaran yang terbukti dilakukan dalam pemeriksaan.
Pertamina tak lupa mengimbau seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, pangkalan LPG, dan para agen untuk senantiasa mematuhi aturan demi terciptanya iklim distribusi energi yang bersih, adil, dan transparan bagi semua.