KUDUS, kudusterkini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, secara resmi mengambil langkah tegas dengan menutup tujuh kandang ayam yang berlokasi di Dukuh Kalidoro Kidul, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo. Kebijakan penertiban ini dieksekusi pada Senin, 9 November 2026, menyusul gelombang keluhan masyarakat sekitar yang sudah lama meresahkan akibat serbuan jutaan lalat.
Aktivitas peternakan ayam yang terlalu dekat dengan kawasan permukiman padat penduduk ini dinilai telah melanggar aturan tata ruang serta mencemari lingkungan sekitar. Keberadaan lalat yang masif tidak hanya mengganggu kenyamanan warga di rumah, tetapi juga mulai merambah ke fasilitas umum dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah setempat.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus, Budi Waluyo, mengungkapkan bahwa penutupan ketujuh kandang tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Sebelum tindakan represif berupa penutupan paksa dilakukan, jajaran Satpol PP terlebih dahulu melakukan koordinasi intensif dengan para pemilik usaha peternakan di lapangan.
Dari total tujuh kandang ayam yang menjadi sasaran penutupan, lima di antaranya dilaporkan telah lebih dahulu menghentikan operasional secara sukarela. Sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh sebagian besar pemilik peternakan ini membuat proses penertiban berjalan lebih kondusif tanpa adanya gesekan berarti antara warga dan pemilik usaha.
"Kalau sesuai jadwal hari ini penutupan. Namun, dari beberapa kandang sudah kooperatif untuk tidak operasional lagi. Dari tujuh kandang yang ditutup, yang sudah tidak operasional lima kandang," ujar Budi Waluyo saat memberikan keterangan pers terkait jalannya eksekusi penutupan di lokasi.
Langkah tegas Pemkab Kudus ini bukanlah keputusan yang diambil secara serta-merta, melainkan merupakan puncak dari serangkaian proses pembinaan dan penegakan hukum administratif. Sebelumnya, pemerintah daerah telah melayangkan berbagai tahapan teguran resmi, mulai dari surat peringatan dini hingga dikeluarkannya Surat Peringatan (SP) ketiga kepada para pengusaha kandang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Eko Djumartono, menegaskan bahwa penutupan tujuh kandang ayam tersebut mengacu secara yuridis pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan aturan tersebut, aktivitas peternakan skala komersial tidak diperbolehkan berada di zona permukiman warga karena berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan.
Dampak negatif dari keberadaan kandang tersebut dirasakan secara langsung oleh warga Dukuh Kalidoro Kidul dalam kehidupan sehari-hari. Serbuan lalat yang diduga kuat bersumber dari kotoran ayam di peternakan itu membuat rumah-rumah warga dipenuhi serangga, sehingga mengancam aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar.
Tidak hanya sektor rumah tangga, dampak buruk serbuan lalat juga dirasakan oleh dunia pendidikan di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar sempat terganggu akibat konsentrasi siswa dan guru yang pecah oleh kehadiran lalat yang hinggap di ruang-ruang kelas.
Merespons tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah daerah, salah seorang perwakilan warga terdampak, Nur Ahmad Effendi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya. Ia menilai gerak cepat pemerintah dalam merespons aduan masyarakat patut diacungi jempol demi mengembalikan kondusivitas lingkungan desa.
Apresiasi tersebut ditujukan secara khusus kepada Kepala Desa Bulungcangkring, Sekda Kudus, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah bekerja keras memfasilitasi tuntutan warga. Sinergi yang baik antara masyarakat dan birokrasi ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan penyelesaian konflik lingkungan tersebut.
"Kami semua warga Dukuh Kalidoro Kidul mengapresiasi kepada kepala desa yang sudah bekerja dan menjalankan apa yang selama ini menjadi tuntutan warga. Kami juga mengapresiasi Bapak Sekda dan dinas-dinas terkait yang telah menangani persoalan lalat yang disebabkan adanya kandang," ungkap Nur Ahmad Effendi dengan penuh rasa syukur.
Lebih lanjut, ia juga memuji sikap para pemilik kandang ayam yang dinilai sangat dewasa dan berjiwa besar dalam menghadapi situasi ini. Menurutnya, para pengusaha tidak melakukan perlawanan dan memilih untuk bersikap legawa serta mengikuti seluruh tahapan proses hukum maupun administratif yang berjalan.
"Legawa dan mengikuti proses dari pemerintah," imbuhnya, menggambarkan bagaimana proses komunikasi antara warga dan pemilik peternakan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat.
Menatap ke depan, warga berharap agar para pengusaha peternakan yang memilih untuk memindahkan usahanya ke lokasi yang jauh dari permukiman tetap mematuhi standar kebersihan yang ketat. Pengelolaan limbah kandang yang baik diyakini dapat mencegah kemunculan populasi lalat secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat sekitar lokasi baru.
Kasus di Bulungcangkring ini diharapkan mampu menjadi pelajaran penting sekaligus efek jera bagi para pelaku usaha peternakan lainnya di Kabupaten Kudus. Para pengusaha diimbau agar senantiasa mengutamakan aspek AMDAL, kebersihan lingkungan, serta kenyamanan sosial masyarakat sebelum mendirikan sebuah usaha di suatu wilayah.
Dengan ditutupnya ketujuh kandang ayam tersebut, warga kini dapat kembali bernapas lega dan menikmati suasana lingkungan yang bersih dan sehat. Aktivitas harian di perkampungan diharapkan bisa kembali berjalan normal tanpa harus terganggu oleh gangguan kesehatan maupun ketidaknyamanan akibat serangga.
"Semoga warga bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa ada gangguan lalat. Anak-anak sekolah dan guru juga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan lancar," pungkas Nur Ahmad Effendi menutup harapannya.