Pemkab Kudus Guyur Rp750 Juta untuk Perkuat Permodalan PKL, UMKM, dan Ekraf Demi Dongkrak Ekonomi Daerah

Selasa, November 17, 2026


KUDUS, kudusterkini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menggerakkan roda perekonomian kerakyatan di Kota Kretek. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyaluran hibah bantuan modal usaha dengan total nilai mencapai Rp 750 juta yang digelontorkan pada tahun anggaran 2026 ini.

Dana segar tersebut secara khusus disalurkan kepada 30 kelompok penerima manfaat yang terdiri dari para pedagang kaki lima (PKL), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Kehadiran program ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi keberlangsungan serta pengembangan skala usaha masyarakat kecil di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Secara rinci, masing-masing kelompok usaha yang lolos verifikasi mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp 25 juta. Jika diakumulasikan secara keseluruhan, total penerima manfaat langsung dari program ini mencapai 200 orang yang terhimpun di dalam kelompok-kelompok usaha produktif tersebut.

Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton mengungkapkan bahwa program bantuan permodalan ini merupakan salah satu pilar utama yang masuk dalam program prioritas dirinya bersama Bupati Kudus Samani Intakoris. Program tersebut dirancang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kekuatan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, sektor PKL, UMKM, dan ekraf memegang peranan yang sangat vital sebagai motor penggerak utama roda perekonomian di Kabupaten Kudus. Keberadaan usaha skala kecil dan menengah terbukti konsisten menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi bagi keluarga serta masyarakat luas.

”Program ini memang program prioritas bupati dan saya. Alhamdulillah setelah menjabat, setiap tahun dari tahun kemarin hingga saat ini programnya masih berlanjut,” ujar Bellinda Birton saat memberikan keterangan, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa bantuan modal hibah ini didistribusikan secara merata kepada 30 kelompok yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bidang usaha berbeda. Rincian pembagiannya mencakup 10 kelompok PKL, 10 kelompok pelaku ekraf, serta 10 kelompok UMKM.

Dari sisi komposisi keanggotaan, masing-masing kelompok PKL dibentuk dengan beranggotakan 10 orang pelaku usaha. Sementara itu, untuk kelompok ekraf dan UMKM masing-masing beranggotakan lima orang penggerak usaha yang aktif di bidangnya.

Sejumlah kelompok penerima manfaat yang tercatat mendapatkan alokasi bantuan ini di antaranya adalah kelompok PKL Anggrek, PKL Arjuna, PKL Barokah Mandiri, PKL Gajah Mada, hingga kelompok PKL Kembang Joyo.

Sementara dari sektor ekonomi kreatif, bantuan disalurkan kepada kelompok seperti Kudus Kreasi, Olahan Hasil Alam Pager Mangkok, Ecoprint Ayank Uti, hingga Srikandi Food. Adapun dari kategori UMKM, penerima berkisar dari Kelompok UMKM Mijen hingga Kelompok Megawon Bangkit.

Di samping menyerahkan bantuan, Bellinda secara khusus berpesan kepada seluruh penerima agar memanfaatkan dana hibah tersebut secara bijak dan tepat sasaran. Pemanfaatan dana harus disesuaikan secara riil dengan kebutuhan esensial dari masing-masing jenis usaha yang dijalankan.

Hibah modal usaha ini diarahkan secara optimal untuk menunjang produktivitas harian, seperti pembelian tambahan peralatan kerja, pembenahan sarana dan prasarana produksi, maupun pemenuhan kebutuhan operasional krusial lainnya agar kapasitas usaha semakin meningkat.

Namun demikian, ia menegaskan secara tegas bahwa bantuan ini bukanlah sekadar pemberian cuma-cuma tanpa adanya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Setiap kelompok penerima manfaat diwajibkan untuk menyusun laporan penggunaan dana secara akuntabel.

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut nantinya wajib diserahkan secara resmi kepada dinas terkait sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang negara demi kepentingan masyarakat.

”Pastikan bantuan ini benar-benar digunakan sesuai peruntukannya sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha dan tentunya memberikan hasil yang nyata,” tegas Bellinda mengingatkan para pelaku usaha.


Selain mewajibkan laporan pertanggungjawaban, pihak pemerintah daerah melalui dinas teknis juga akan secara berkala melakukan pemantauan di lapangan. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas penggunaan bantuan serta melihat langsung perkembangan omzet dan produktivitas usaha penerima manfaat.

Bellinda turut menginstruksikan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk tidak sekadar melepas penerima bantuan. Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Tenaga Kerja Kudus diminta untuk aktif memberikan pendampingan intensif.

Pendampingan tersebut meliputi pembinaan teknis manajemen bisnis, pelatihan peningkatan kualitas produk, hingga sosialisasi berkelanjutan agar para pelaku usaha memiliki daya saing yang semakin kuat di pasaran.

Melalui sinergi pembinaan dan dukungan permodalan yang tepat, ia optimis para pelaku usaha lokal mampu mengembangkan skala bisnisnya secara signifikan, mendongkrak omzet penjualan, sekaligus memperbaiki taraf kesejahteraan keluarga.

”Insyaallah usaha semakin berkembang, produktivitasnya semakin meningkat dan kesejahteraan keluarga tambah baik,” ungkapnya dengan penuh optimisme.

Sebagai catatan penutup, Bellinda menambahkan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan agar penerima bantuan modal usaha ini selalu berganti setiap tahunnya. Skema seleksi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program sehingga semakin banyak pelaku usaha di Kota Kretek yang tersentuh stimulus pemerintah.