Kudus, kudusterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait ketersediaan lahan, jajaran pemerintah daerah berharap program pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Kretek dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
Harapan besar tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya secara maksimal agar program strategis nasional dari pusat ini dapat hadir di Kabupaten Kudus, meskipun saat ini pemkab masih harus melalui sejumlah tahapan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat.
Sebelumnya, langkah konkret telah diambil oleh Pemkab Kudus dengan mengajukan lahan seluas sekitar tiga hektare untuk lokasi pembangunan sekolah tersebut. Pengajuan ini menjadi wujud kesiapan awal pemerintah daerah dalam menyambut program pendidikan yang diinisiasi untuk menjangkau anak-anak dari latar belakang ekonomi prasejahtera.
Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah daerah masih berada dalam posisi menunggu persetujuan resmi serta arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Proses birokrasi dan penyesuaian kriteria teknis dari kementerian terkait menjadi penentu utama sebelum tahapan fisik pembangunan dapat dimulai di lapangan.
Sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, Wakil Bupati Bellinda Birton bahkan telah melakukan langkah diplomasi langsung dengan pihak pusat. Ia tercatat sempat melaksanakan audiensi khusus dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, M. Hasan Chabibie, di Kantor Sekretariat Jenderal Kemensos, Jakarta, pada Senin (2/11/2026) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Bellinda menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus memohon dukungan penuh agar Kabupaten Kudus mendapat pengecualian atau solusi terbaik terkait ketersediaan luas lahan. Kedekatan historis Sekjen Kemensos yang pernah bertugas sebagai pejabat kepala daerah di Kudus dinilai menjadi modal positif dalam mengawal usulan ini.
”Kebetulan Pak Sekjen Kemensos merupakan mantan pejabat Bupati di sini dan beliau masih memperhatikan Kabupaten Kudus. Jadi, kami selaku pemangku daerah sowan ke sana untuk minta tolong agar Sekolah Rakyat di Kabupaten Kudus bisa dilaksanakan dengan keadaan lahan yang memang kita punyanya sekitar tiga hektare,” kata Bellinda.
Selain bersilaturahmi, Bellinda juga memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan teknis penunjang yang dibutuhkan untuk pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan dengan matang oleh perangkat daerah terkait. Kini, pemkab tinggal menanti lampu hijau dari kementerian.
”Kalau sekarang kan kita sudah melaporkan dan kita sudah siap menyiapkan apa saja persyaratan-persyaratan yang memang diperlukan. Sudah disiapkan semua, tinggal menunggu arahan dari pusat. Harapan saya sih, kita positif thinking Kemensos pasti mau bantu kita terkait Sekolah Rakyat,” ungkapnya dengan nada optimis.
Sebelum mengerucut pada opsi lahan tiga hektare tersebut, Pemkab Kudus sebenarnya sempat melakukan berbagai penjajakan alternatif lokasi. Salah satu opsi yang sempat dilirik adalah pemanfaatan lahan milik Perhutani yang berlokasi di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo.
Lahan yang terletak di kawasan sebelah Batalyon Infanteri (Brigif) tersebut sempat diperkirakan memiliki luas sekitar delapan hektare. Kawasan ini awalnya dinilai potensial karena memiliki hamparan yang cukup luas untuk menunjang fasilitas pendidikan terpadu.
Namun, dalam perjalanannya, penyesuaian teknis dan pemetaan aset terus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Standar baku yang ditetapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sendiri biasanya membutuhkan ketersediaan lahan minimal seluas enam hektare.
Sementara itu, lahan yang saat ini siap dan diajukan oleh Pemkab Kudus tercatat seluas sekitar tiga hektare. Selisih luasan antara standar teknis pusat dan ketersediaan riil di daerah inilah yang menjadi salah satu kendala utama yang harus dikomunikasikan secara intensif.
Kendala teknis tersebut tidak menyurutkan semangat Pemkab Kudus untuk terus mencari jalan keluar terbaik. Koordinasi lintas sektoral terus dijalin agar standar minimal dari pusat dapat dijembatani melalui skema pembangunan vertikal atau efisiensi tata ruang kawasan sekolah.
2
Lebih dari sekadar persoalan fisik bangunan, Wakil Bupati Bellinda Birton menekankan bahwa esensi utama dari kehadiran Sekolah Rakyat adalah misi sosial yang besar. Program ini diyakini mampu menjadi instrumen penting dalam memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kudus.
Ia menambahkan, akses pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan kunci utama dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan bekal pendidikan yang layak, generasi muda Kudus diharapkan memiliki daya saing tinggi di masa depan.
Pada akhirnya, muara dari seluruh ikhtiar pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah upaya sistematis untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Kudus. Pendidikan dinilai sebagai eskalator sosial paling efektif untuk mengangkat taraf hidup keluarga prasejahtera.
Sementara itu, berbicara mengenai kesiapan peserta didik atau calon siswa, Bellinda menjelaskan bahwa hal tersebut belum menjadi fokus pembahasan mendesak saat ini. Pihaknya memilih untuk memprioritaskan kepastian regulasi dan izin pembangunan dari pusat terlebih dahulu.
”Yang penting di-ACC dulu sekolahnya. Kalau terkait siswa nanti insyaallah pasti ada,” tandasnya menutup keterangan, menyiratkan keyakinan tinggi bahwa animo masyarakat terhadap sekolah gratis berkualitas akan sangat luar biasa begitu operasionalnya resmi dibuka.