KUDUS, kudusterkini.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus mematangkan langkah strategis guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah secara resmi membidik target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 778,82 miliar.
Target ambisius namun terukur tersebut dirancang sebagai fondasi utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, porsi PAD yang direncanakan ini juga diproyeksikan untuk menopang pembiayaan program pembangunan serta mendongkrak kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di Kabupaten Kudus.
Berdasarkan struktur anggaran yang disusun, besaran PAD yang ditargetkan dalam RAPBD 2027 tersebut mencapai angka 41,80 persen dari total keseluruhan pendapatan daerah. Angka ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri.
Guna mewujudkan target Rp 778,82 miliar tersebut, Pemkab Kudus telah menyiapkan sejumlah langkah taktis komprehensif. Strategi yang disiapkan mencakup optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, pembenahan sistem pengelolaan piutang, akselerasi digitalisasi transaksi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset-aset milik daerah.
Rencana besar penguatan pendapatan daerah ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, S.T., M.T., dalam rapat paripurna DPRD Kudus. Agenda tersebut digelar dalam rangka penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kudus terkait pembahasan Raperda APBD 2027 pada Selasa, 10 November 2026.
Di hadapan para legislator, Bupati Sam’ani menjelaskan bahwa peningkatan PAD akan ditempuh melalui instrumen intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi. Langkah konkret yang disiapkan meliputi pemutakhiran data potensi pendapatan secara berkala, penyempurnaan landasan hukum pemungutan, hingga penyesuaian nilai objek pajak berdasarkan harga pasar yang wajar sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kendati mematok target yang cukup tinggi, kepala daerah menegaskan bahwa upaya pengoptimalan penerimaan daerah ini harus tetap memperhatikan kondisi riil perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penguatan PAD dipastikan tidak diarahkan pada opsi penambahan beban masyarakat melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi.
"Kami berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, pelaksanaannya sedapat mungkin tidak dilakukan dengan menaikkan tarif, sehingga tidak menambah beban masyarakat," tegas Bupati Sam’ani di hadapan para anggota dewan.
Selain mengandalkan sektor pajak aktif, pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan serius terhadap piutang-piutang daerah yang belum tertagih. Langkah penataan ini mencakup intensifikasi penagihan serta mekanisme penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan secara akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.
Dari sisi modernisasi tata kelola, penguatan sistem pembayaran juga menjadi pilar penting dalam strategi optimalisasi PAD. Pemkab Kudus berencana memperluas cakupan transaksi non-tunai melalui program *Kudus Digital*, yang bertujuan mendorong sistem pengelolaan pendapatan keuangan daerah agar menjadi jauh lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Aspek lain yang tak kalah penting dalam mendongkrak PAD adalah optimalisasi aset-aset daerah. Pemerintah berkomitmen mengelola aset yang ada agar bernilai ekonomis tinggi dan mampu memberikan kontribusi dividen yang lebih signifikan terhadap penerimaan kas daerah ke depannya.
Langkah penguatan pendapatan ini juga diselaraskan dengan pemberian insentif pajak dan retribusi yang tepat sasaran, serta peningkatan intensitas koordinasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bersama pihak terkait.
Tidak berhenti pada sektor pajak, pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut diperketat. Melalui langkah penyehatan dan peningkatan kinerja korporasi milik daerah ini, Pemkab Kudus berharap kontribusi setoran dividen bagi PAD dapat semakin optimal dari tahun ke tahun.
Bupati Sam’ani juga mengingatkan bahwa penguatan pendapatan daerah harus selalu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja publik. Besaran angka anggaran yang dikelola pemerintah bukanlah satu-satunya tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan sebuah pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran program dan kegiatan memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan *output* dan *outcome* yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga masyarakat.
"APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar besar dari sisi angka, tetapi harus tepat sasaran, merata, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga," ungkap Bupati Sam’ani menekankan arah kebijakan fiskal tersebut.
Dalam struktur alokasi belanja RAPBD 2027, sektor pendidikan dan kesehatan tetap diposisikan sebagai skala prioritas utama pembangunan. Anggaran pendidikan difokuskan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, meningkatkan mutu kualitas pembelajaran, serta memberikan dukungan nyata terhadap kesejahteraan guru swasta maupun guru madrasah.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah terus menggenjot peningkatan kompetensi tenaga medis serta melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu dengan proses yang semakin mudah dan cepat dijangkau.
Program penguatan ekonomi kerakyatan juga mendapat tempat strategis dalam alokasi anggaran tahun 2027. Salah satu program unggulan yang didorong adalah pembinaan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan pelatihan manajemen usaha serta pelibatan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha kecil.
Selain itu, Pemkab Kudus juga menaruh perhatian besar terhadap upaya pemerataan pembangunan infrastruktur fisik, terutama yang menyasar kawasan pinggiran, desa-desa produktif, serta wilayah pengembangan berbasis pariwisata. Kebijakan afirmatif ini diyakini mampu memangkas kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Kudus.
Ketua DPRD Kudus, Masan, menyambut baik paparan dan jawaban eksekutif yang disampaikan oleh bupati. Menurutnya, penjelasan tersebut merupakan tahapan krusial dalam dinamika pembahasan Raperda APBD 2027 guna merespons berbagai masukan konstruktif dari masing-masing fraksi dewan.
Masan berharap seluruh catatan, kritik, serta saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kudus dapat menjadi bahan penyempurna yang substansial demi menghasilkan produk anggaran daerah yang berkualitas tinggi dan berpihak kepada rakyat.
Menutup rangkaian rapat paripurna tersebut, Bupati Sam’ani menyampaikan optimisme agar seluruh proses pembahasan RAPBD 2027 bersama jajaran legislatif dapat berjalan tanpa hambatan berarti, sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Kudus.