KUDUS,kudusterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus berupaya mengatasi gangguan lalat yang berdampak pada aktivitas warga dan kegiatan belajar mengajar di SD 3 Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengadaan insect killer atau alat pembasmi serangga untuk setiap ruang kelas.
Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton meninjau langsung kondisi sekolah tersebut bersama jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan dinas terkait.
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan lalat yang diduga berasal dari aktivitas peternakan ayam di sekitar permukiman.
Bellinda menyampaikan, jumlah lalat di lingkungan sekolah dan permukiman warga mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya. Meski demikian, upaya penanganan masih perlu dilanjutkan agar gangguan tersebut tidak kembali meningkat.
“Alhamdulillah, lalat-lalat yang terdampak dari kandang itu sudah berkurang, meskipun belum habis,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan jumlah lalat tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemilik kandang, dan pihak terkait dalam melakukan berbagai langkah penanganan.
Dalam kunjungan tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan usulan pengadaan insect killer di setiap ruang kelas. Usulan itu dinilai penting untuk menjaga kebersihan lingkungan belajar sekaligus melindungi siswa dari risiko makanan yang terkontaminasi lalat.
Terlebih, sekolah tersebut menjadi salah satu penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi lingkungan yang masih berpotensi dihinggapi lalat perlu mendapat perhatian agar makanan yang disajikan kepada siswa tetap terlindungi.
“Jangan sampai makanan yang disediakan untuk anak-anak terkena lalat, kemudian dikonsumsi dan membuat anak-anak sakit. Untuk mengurangi risiko itu, kami mengusulkan agar setiap kelas dilengkapi insect killer,” jelas Bellinda.
Selain pengadaan alat pembasmi serangga, Bellinda meminta guru turut memperketat pengawasan selama pembagian makanan MBG. Makanan yang telah dibuka diharapkan segera dikonsumsi siswa untuk mengurangi kemungkinan dihinggapi lalat.
Ia mengatakan, hingga saat peninjauan berlangsung, belum ada laporan kejadian yang membahayakan siswa akibat gangguan lalat tersebut. Meski begitu, langkah pencegahan tetap diperlukan agar kondisi tetap aman.
Terkait aktivitas peternakan ayam di sekitar permukiman, Bellinda menjelaskan bahwa dari total 21 kandang yang berada di kawasan tersebut, delapan kandang telah ditutup.
Penutupan dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat yang terdampak serta persetujuan pemilik kandang. Kandang yang ditutup merupakan kandang yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.
Sementara itu, kandang lainnya masih beroperasi karena sebagian telah terisi ayam. Menurut Bellinda, sejumlah pemilik kandang juga telah menunjukkan sikap kooperatif dengan bersedia bekerja sama melakukan penyemprotan di sekitar lingkungan permukiman.
“Dari 21 kandang, delapan sudah ditutup. Yang lainnya masih beroperasi karena sudah terlanjur terisi ayam. Beberapa pemilik kandang juga kooperatif dan bersedia diajak bekerja sama untuk mengurangi lalat,” ungkapnya.
Bellinda berharap pemilik kandang yang masih beroperasi dapat memperhatikan dampak aktivitas peternakan terhadap masyarakat sekitar. Pemilik kandang diminta menjalankan upaya pengendalian lalat secara rutin, termasuk melakukan penyemprotan sesuai jadwal yang disepakati.
Ia juga mendorong adanya komunikasi yang baik antara pemilik kandang, pemerintah desa, dan warga agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun aktivitas peternakan.
Untuk memastikan penanganan berjalan berkelanjutan, pemerintah desa bersama pihak terkait telah melakukan pemantauan secara berkala. Evaluasi terhadap kondisi lingkungan dan pelaksanaan upaya pengendalian lalat direncanakan berlangsung setiap pekan.
Bellinda meminta pemerintah desa mengetahui jadwal penyemprotan yang dilakukan oleh pemilik kandang. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat dipantau dan frekuensinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali. Saya juga meminta pihak desa mengetahui jadwal penyemprotan kandang. Kalau memang dibutuhkan dua atau tiga kali dalam seminggu, ya harus dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait rencana pembentukan Tim Bina Lingkungan, Bellinda mengatakan pemerintah masih melakukan kajian dan diskusi karena belum seluruh tokoh masyarakat bersedia memberikan persetujuan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan gangguan lalat tidak boleh berhenti hanya karena pembentukan tim tersebut belum rampung. Pemerintah kecamatan dan desa tetap diminta menjalankan langkah-langkah konkret untuk menjaga lingkungan permukiman.
“Yang terpenting, pemerintah kecamatan dan desa tetap bekerja. Kalau jumlah lalat sudah menurun, berarti ada perkembangan. Penanganan harus terus berjalan agar lalat di permukiman warga tidak kembali meningkat,” katanya.
Bellinda berharap kerja sama seluruh pihak dapat terus diperkuat sehingga kondisi lingkungan sekolah dan permukiman menjadi lebih nyaman. Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemilik kandang untuk menjalankan upaya pengendalian lalat serta memenuhi kebutuhan penanganan di sekolah yang terdampak.***