KUDUS, Kudusterkini.com – Amarah warga Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, akhirnya pecah pada Kamis (1/10/2026). Puluhan warga mendatangi langsung area peternakan ayam di wilayah mereka sebagai bentuk protes atas ledakan populasi lalat yang kian parah dan tak kunjung mendapat penanganan konkret.
Aksi penggerudukan ini dipicu oleh keputusasaan masyarakat yang lingkungannya terus dikepung ribuan lalat saban hari. Permukiman penduduk hingga fasilitas umum kini tak lagi nyaman ditempati akibat polusi serangga yang diduga kuat berasal dari keberadaan puluhan kandang ayam di sekitar desa.
Perwakilan warga Dukuh Kalidoro Kidul, Nor Ahmad Effendi, menegaskan bahwa kedatangan masyarakat kali ini membawa tuntutan tunggal yang tegas. Warga mendesak agar operasional kandang ayam yang terbukti melanggar kesepakatan lingkungan segera ditutup sementara waktu.
Menurut Effendi, gelombang protes ini merupakan buntut dari kegagalan mediasi yang pernah digelar sekitar enam bulan lalu. Pada April 2026, pihak warga, paguyuban pemilik kandang, pemerintah desa, hingga aparat keamanan sebenarnya telah duduk bersama untuk merumuskan solusi atas masalah sanitasi tersebut.
Dalam forum mediasi semester lalu itu, disepakati komitmen bersama untuk menekan populasi lalat serta menjaga standar kebersihan kandang secara ketat. Pihak pengelola kandang bahkan secara sadar menyanggupi janji tertulis di atas kertas demi menjaga kondusivitas warga sekitar.
Salah satu poin krusial dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa pengelola berjanji tidak akan mengisi bibit ayam maupun mengoperasikan kandang jika kondisi kebersihan belum terpenuhi. Namun, dalam perjalanannya, dokumen kesepakatan tersebut dinilai warga hanya menjadi hiasan semata.
“Setelah tanda tangan perjanjian, enam bulan sampai sekarang mereka tidak ada tindakan. Semua kesepakatan dilanggar semua,” ujar Nor Ahmad Effendi dengan nada kecewa saat ditemui di lokasi aksi.
Effendi mengungkapkan, penderitaan warga akibat serbuan lalat ini sebenarnya bukanlah hal baru. Selama berpuluh-puluh tahun, masyarakat memilih bersabar dan diam tanpa mengajukan tuntutan hukum maupun aksi protes terbuka kepada pemilik usaha peternakan.
Namun, tingkat toleransi warga akhirnya runtuh pada pertengahan tahun ini ketika populasi lalat dinilai sudah melampaui batas kewajaran. Alih-alih menyusut usai mediasi bulan April, keberadaan hama penular penyakit tersebut justru kian menjadi-jadi dan meluas tajam.
“Berpuluh-puluh tahun kita diam, kita enggak nuntut apa-apa. Cuma dari bulan April kita menuntut penekanan angka lalat, tapi semakin banyak sampai enam bulan hari ini,” ungkap Effendi meratapi kondisi desa tempat tinggalnya.
Dukuh Kalidoro Kidul dicatat sebagai salah satu wilayah yang menderita dampak paling parah dari keberadaan bisnis peternakan tersebut. Serbuan lalat bahkan dilaporkan telah mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah lokal secara mengkhawatirkan.
Tingkat keparahan invasi serangga ini digambarkan sangat ekstrem oleh warga setempat. Bahkan saat sesi wawancara dengan awak media berlangsung di area pemukiman, puluhan lalat tampak terus mengerubungi warga dan mengganggu pembicaraan.
“Kalau tanya efek, Mbaknya lihat sendiri. Kita wawancara dirubung lalat. Populasi lalat mengerikan,” pukas Effendi sembari menunjukkan kerumunan lalat di sekitarnya.
Pola gangguan lalat ini dirasakan warga hampir sepanjang tahun tanpa jeda yang berarti. Dalam hitungan satu bulan, masyarakat mengaku hanya bisa menikmati udara bebas dari gangguan lalat selama kurang lebih satu minggu saja.
“Misalnya sebulan, kita merasakan itu tiga minggu. Cuma satu minggu enggak merasakan ada lalat. Itu terjadi setiap hari,” bebernya merinci penderitaan harian yang harus ditanggung masyarakat.
Berdasarkan data resmi dari pemerintah desa setempat, saat ini tercatat ada sedikitnya 21 unit kandang ayam yang beroperasi di wilayah Bulung Cangkring. Banyaknya populasi ternak ini disinyalir menjadi pemicu utama ledakan hama serangga jika kebersihan limbah tidak dikelola dengan baik.
Melihat fakta di lapangan dan pengabaian kesepakatan oleh pengusaha, warga berkukuh menuntut penutupan sementara peternakan bermasalah tersebut. “Kesimpulannya kita tetap tutup, soalnya mereka sudah melanggar janji,” tegas Effendi mewakili aspirasi seluruh warga.
Menanggapi gejolak sosial di wilayahnya, Kepala Desa Bulung Cangkring, Sulakim, membenarkan bahwa aksi warga merupakan bentuk evaluasi atas mediasi masa lalu. Pihak Pemerintah Desa (Pemdes) kini mendapat tenggat waktu amat singkat dari masyarakat untuk menyelesaikan polemik ini.
“Intinya penanganan lalat harus segera dilakukan. Kami di-deadline dalam waktu satu minggu, dari hari Kamis sampai Kamis minggu depan harus ada tindakan,” jelas Sulakim saat memberikan keterangannya.
Sebagai langkah cepat, Pemdes Bulung Cangkring berencana memanggil seluruh pengelola dari 21 kandang ayam untuk menghadiri pertemuan darurat. Langkah ini diambil guna menyampaikan sikap tegas warga sekaligus menyosialisasikan batas waktu penanganan kebersihan yang telah disepakati bersama.
Sulakim berharap forum mendatang dapat menjadi jembatan untuk menemukan jalan keluar yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. “Harapannya pengelola kandang juga bisa berjalan, warga apa yang diharapkan, kenyamanan terkait lalat juga bisa terkendalikan,” pungkas sang kepala desa.