KUDUS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan sektor pariwisata dan ekonomi syariah sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi daerah untuk tahun 2027. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas arahan pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di kisaran 5,6 hingga 7,4 persen, bahkan didorong agar mampu menembus angka ambisius, yakni 8 persen.
Komitmen besar tersebut ditegaskan dalam forum Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta jajaran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari wilayah eks Karesidenan Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora (Jekuti-Banglor).
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen merupakan angka yang realistis namun menantang. Berdasarkan catatan data, pada triwulan I tahun 2026, Jawa Tengah telah berhasil mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,89 persen. Oleh karena itu, percepatan di berbagai lini menjadi syarat mutlak untuk mendongkrak capaian tersebut.
Alasan utama dipilihnya sektor pariwisata adalah karena karakteristiknya yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) sangat luas terhadap perekonomian masyarakat. Selain menciptakan lapangan kerja baru, sektor ini diyakini mampu menggerakkan geliat UMKM, mendukung industri ekonomi kreatif, serta menarik investasi lebih besar ke daerah.
Optimisme ini didasari oleh data performa ekonomi Jateng sepanjang tahun 2025 yang mencatatkan angka pertumbuhan 5,37 persen. Sektor pariwisata, khususnya sub-sektor penyediaan akomodasi serta jasa makan dan minum, menjadi penyumbang signifikan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 10,60 persen.
Tren positif kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pun terus menunjukkan kurva meningkat dalam empat tahun terakhir. Tercatat pada 2022 kontribusinya sebesar 3,29 persen, kemudian naik menjadi 3,40 persen (2023), 3,56 persen (2024), dan menyentuh angka 3,74 persen pada 2025.
Lonjakan jumlah kunjungan wisatawan juga menjadi indikator kuat potensi sektor ini. Data Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan dari 46,6 juta orang pada 2022, melonjak drastis menjadi 74,4 juta orang pada 2025, atau mencatatkan kenaikan sekitar 59,73 persen dalam kurun waktu tiga tahun.
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menekankan bahwa wisata adalah sektor yang relatif tangguh terhadap tekanan resesi. Ia menginstruksikan agar seribu desa wisata yang telah terbentuk di Jawa Tengah segera dioptimalkan kembali pengelolaannya agar tidak terbengkalai dan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Secara teknis, hasil Rakortekrenbang Wilayah Pengembangan Jekuti-Banglor memproyeksikan Kabupaten Kudus sebagai primadona kunjungan wisata dengan target 3,7 juta wisatawan di 2027. Disusul oleh Rembang dengan target 3 juta kunjungan, Jepara 2,4 juta, Blora 1,2 juta, dan Pati 1,1 juta wisatawan.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jateng mendorong pemerataan ekonomi melalui pembentukan desa wisata baru berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Blora masing-masing ditargetkan membentuk 30 desa wisata baru, sementara Jepara ditargetkan membentuk tiga desa wisata baru.
Pemerintah Provinsi juga akan menggelontorkan dana bantuan untuk mendukung pengembangan desa wisata tersebut. Gubernur berpesan agar setiap kabupaten/kota mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran, dengan pengelolaan yang melibatkan elemen lokal seperti karang taruna atau pemerintahan desa setempat.
Selain pariwisata, ekonomi syariah kini diposisikan sebagai pilar strategis baru. Seiring dengan besarnya potensi industri halal dan wisata religi di Jawa Tengah, sektor ini diharapkan menjadi pendukung utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, seluruh pembangunan daerah harus berorientasi pada dampak nyata, utamanya dalam perluasan lapangan kerja dan upaya menekan angka pengangguran. "Jika pembangunan tidak meningkatkan ekonomi kerakyatan dan tidak berdampak pada situasi masyarakat, maka yang dilakukan hanya rutinitas," pungkasnya.