KUDUS, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi mengebut proyek perbaikan Jalan Lingkar Timur Mejobo, Kabupaten Kudus. Langkah cepat ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat dan pengguna jalan yang selama ini terganggu oleh kondisi jalur nasional yang mengalami kerusakan cukup parah di beberapa titik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Harry Wibowo, mengonfirmasi bahwa proyek infrastruktur ini merupakan program strategis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Adapun area yang masuk dalam target pembenahan ini meliputi jalur utama dari kawasan Lingkar Ngembal hingga ke wilayah Kecamatan Jati.
Proses pengerjaan jalan sepanjang 14 kilometer ini tidak dilakukan secara menyeluruh (full), melainkan menggunakan sistem *spot-spot* atau fokus pada titik prioritas tertentu. Tim teknis dari BPJN telah melakukan survei kondisi lapangan terlebih dahulu untuk menentukan lokasi mana saja yang membutuhkan penanganan paling mendesak.
“Perbaikannya sistem spot-spot atau titik prioritas, tidak full sepanjang jalan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan di lapangan,” ujar Harry Wibowo saat memberikan keterangan pers pada Senin (25/5/2026).
Mengenai metode rekonstruksi, Harry menjelaskan bahwa pihak kontraktor akan menerapkan dua sistem penanganan yang disesuaikan dengan tingkat keparahan jalan. Untuk titik jalan yang mengalami kerusakan struktural berat akan dilakukan pengecoran beton (rigit), sedangkan untuk kerusakan ringan hingga sedang cukup dengan pelapisan aspal ulang.
Proyek penanganan jalan nasional ini ternyata masuk ke dalam paket pekerjaan berskala besar yang membentang dari wilayah Kudus hingga ke perbatasan Jawa Timur. Pemerintah pusat sendiri telah mengucurkan anggaran yang fantastis untuk menyukseskan proyek ini, yakni mencapai sekitar Rp 90 miliar.
Namun, Harry meluruskan bahwa total dana Rp 90 miliar tersebut tidak terserap untuk wilayah Kudus saja, melainkan dibagi ke beberapa titik jalan nasional lain dalam satu paket kontrak. Untuk rincian detail mengenai titik pembagian wilayah pengerjaan, pihak Dinas PUPR Kudus saat ini masih menunggu informasi resmi dari BPJN.
Selain itu, proyek ini menggunakan skema kontrak tahun jamak (*multiyears*) sehingga seluruh proses pengerjaan di lapangan akan dilakukan secara bertahap sesuai regulasi anggaran. Di sisi lain, kawasan sekitar Pasar Hewan Kudus juga menjadi salah satu titik yang diprioritaskan karena kerap rusak akibat tingginya volume kendaraan berat yang melintas.
Dinas PUPR Kudus berharap penuh agar seluruh tahapan proyek fisik ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti demi mendongkrak keselamatan berkendara dan roda ekonomi daerah. "Harapannya bulan depan sudah mulai berjalan dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya," pungkas Harry.