Baca Juga
KUDUS - Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton bersama Ketua TP PKK Kudus Endhah Sam’ani Intakoris membuka Pelatihan Keterampilan Kerja Tahun 2026 di UPTD BLK Kudus, Selasa (31/3/2026).
Pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia kerja dengan menghadirkan berbagai program keterampilan yang relevan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kudus.
“Ini merupakan wujud nyata kehadiran Pemkab Kudus dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini,” ujar Wakil Bupati.
Program pelatihan ini didukung melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total anggaran yang signifikan untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Program ini didukung melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang total anggarannya sebesar Rp2 miliar. Kita pastikan agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya, pelatihan keterampilan dibagi ke dalam beberapa paket yang mencakup berbagai bidang.
“Berbagai program pelatihan sudah disiapkan, ada 36 paket pelatihan yang menyasar 576 penerima manfaat. Dimulai dari 31 Maret hingga 24 April, pada tahap pertama, ada 6 paket pelatihan yang akan diselenggarakan, yakni pelatihan make up, pembuatan roti, tata boga, menjahit pakaian, serta perbengkelan mobil dan motor,” jelasnya.
Bellinda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta.
“Terima kasih kepada Disnakerperinkop UKM, para narasumber, instruktur dan pelatih, serta seluruh stakeholder yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kepada peserta, ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” pesannya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Kudus semakin siap menghadapi tantangan dunia kerja serta mampu meningkatkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. (*)